Pekanbaru, Detak Indonesia--
Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Riau mendesak Presiden Prabowo memecat Pangdam dan Kapolda yang tak bisa padamkan api dan yang tak berani menangkap korporasi yang konsesinya terbakar di bulan Agustus 2026 ini.
Dinamisator Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Riau yang berisi Aktivis Lingkungan Hidup Johny S Mundung mendesak Presiden Prabowo Subianto menurunkan pangkat aparat penegak hukum yang belum menuntaskan kasus Karhutla di daerah teritorialnya.
Walaupun sebenarnya Pak Prabowo belum menaikkan pangkat Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan dan Pangdam Mayjen Agus Hadi Waluyo, melainkan baru memberikan janji atau syarat kenaikan jabatan jika mereka berhasil memadamkan total sisa kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau secara tuntas, tapi Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Riau melihat kondisi kabut asap yang semakin tebal, "Kok Presiden kayak tak punya kepeka'an, alias Sence Of Crisis, atau Sence Of Belonging terhadap derita masyarakat Riau saat ini".
Menaikkan pangkat memang memicu perdebatan publik dan kritik dari berbagai aktivis lingkungan.
Di satu sisi, pendekatan ini dinilai berbeda dari era Presiden Jokowi yang kerap mengancam akan mencopot aparat jika terjadi karhutla.
Namun di sisi lain, pemerintah mengeklaim kebijakan ini merupakan bentuk insentif dan ketegasan, agar aparat bekerja maksimal di lapangan.
Padahal rincian fakta terbaru mengenai situasi karhutla dan kebijakan di Riau per Agustus 2026 justru menunjukkan dugaan kegagalan Aparat Keamanan dalam menegakkan hukum kepada korporasi
Status kebakaran lahan di Riau semakin meluas bahkan berdasarkan data BPBD Riau, sepanjang Januari hingga Agustus 2026, total lahan yang terbakar mencapai 16.277,50 hektare.
Kebakaran bulan Agustus 2026 tersisa sekitar 900 hektare lahan yang masih aktif terbakar dan tersebar di tujuh titik di Kabupaten Pelalawan, Indragiri Hilir (Inhil), Indragiri Hulu (Inhu), dan Kampar.
Jumlah Titik Panas Tercatat ada 10.514 titik hotspot dan 521 titik api (firespot) yang terdeteksi selama periode tersebut.
Janji syarat kenaikan jabatan dari Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi di Posko Aju Pekanbaru pada Senin, 24 Agustus 2026, hal ini mengiris- ngiris hati perasaan masyarakat Riau yang sampai saat ini sudah 2.000 orang terpapar ISPA, termasuk saya Johny Setiawan Mundung aktivis Lingkungan Ngan Hidup Riau terpapar ISPA sudah 4 hari ini.
Johny Mundung menegaskan beberapa hal terkait apresiasi aparat sangat perlu, tapi kalau kenyataan ada terbakar dan banyak orang sakit, itu namanya menyakiti hati saya dan hati masyarakat Riau.
"Tuntaskan sisa 900 hektare dan jebloskan ke penjara oknum Perusahaan atau Korporasi pemegang konsesi, barulah boleh kenaikan pangkat atau jabatan baru," harap Johny Mundung.
Pola Reward & Punishment Prabowo sangat perlu, tapi jangan melukai hati masyarakat adat dan masyarakat Riau yang delapan kabupaten terpapar asap.
Saya menyatakan sikap ini apa adanya, ada apanya masyarakat Riau dengan Kapolda dan Pangdam??
Kami Para Aktivis tak kan ragu memberi apresiasi yang tinggi atas Green Policyng.
Namun apresiasi dan penghargaan adalah sesuai hasil karya dan hasil kerja lapangan. Tidak ragu memberi penghargaan jika hasil kerja di lapangan terbukti bagus dalam menekan menurunkan area kebakaran!, barulah itu dikatakan beres!, mantul!" tegas aktivis di Riau ini.
Sementara sebelumnya semasa Kapolda Riau dijabat Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, penyakit menahun karhutla dapat ditekan tidak terjadi karhutla, tidka ada bencana kabut asap. (rls).
